Mengenal Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tulisan ini terinspirasi ketika saya berdiskusi bersama teman membahas tentang masa kerja PNS. Sebagaimana umumnya, berdiskusi terkait sebuah aturan memang selalu menjadi topik yang menarik dan alot. Banyak persepsi yang timbul ketika masing-masing orang menafsirkan suatu aturan. Wajar saja, jangankan peraturan yang dibuat oleh manusia, kitab suci yang telah sempurna saja bisa menimbulkan multi penafsiran. Tergantung sudut pandang manusia yang menafsirkannya.

Meskipun tak berujung, diakhir diskusi tersebut, saya jadi termotivasi untuk mencari tahu lebih mendalam tentang landasan dan aturan terkait masa kerja PNS. Akhirnya, melalui tulisan sederhana ini saya coba menuangkan pemahaman saya terkait masa kerja PNS. Semoga tulisan ini bermanfaat dan saya membuka ruang yang seluasnya-luasnya untuk berdiskusi. Silahkan Anda berikan saran, masukan maupun pertanyaan melalui kolom komentar yang telah saya sediakan diakhir tulisan ini.

Landasan Hukum

Sebelum masuk ke topik utama, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum terkait masa kerja PNS yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. ~ unduh
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ~ unduh
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. ~ unduh
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar. ~ unduh
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. ~ unduh
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. ~ unduh

Dalam kehidupan karir PNS, umumnya dikenal 2 jenis masa kerja yaitu masa kerja keseluruhan dan masa kerja golongan. Meskipun berbagai aturan terkait masa kerja PNS telah secara gamblang menerangkannya, namun kedua istilah masa kerja tersebut sering kali menimbulkan multi penafsiran. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikannya satu per satu.

Masa Kerja PNS atau sering disebut Masa Kerja Keseluruhan (MKS)

Istilah masa kerja PNS merujuk pada Kepka BKN Nomor 12 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

Dari ketentuan diatas terlihat jelas bahwa masa kerja PNS dihitung sejak pengangkatan CPNS sampai yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP, dengan catatan PNS yang bersangkutan melaksanakannya secara terus menerus dan tidak terputus.

Lantas, kondisi apa saja yang tidak dihitung sebagai masa kerja PNS? Berikut ini ketentuannya.

1. PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 337 menyatakan bahwa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 344 menyatakan bahwa Selama menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural, masa kerja sebagai pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Untuk mengetahui apa saja Pejabat negara yang dimaksud, silahkan merujuk pada pasal 343.

Sering pula timbul pertanyaan ketika seorang PNS mengikuti Tugas Belajar (Tubel), apakah masa selama mengikuti Tubel tersebut tetap dihitung sebagai masa kerja? Jawabannya ya. Ini merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 1961 Tentang  Pemberian Tugas Belajar, pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Masa tugas belajar sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan sebagai masa pensiun, dihitung menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Penghitungan masa kerja juga dipengaruhi oleh riwayat kerja sebelumnya. Pada saat pengangkatan pertama CPNS ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Merujuk pada Kepka BKN Nomor 11 Tahun 2002, berikut beberapa ketentuan masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok:

Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah:

1. Masa selama menjadi Calon/Pegawai Negeri Sipil, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
2. Masa selama menjadi Pejabat Negara Umpamanya: Masa selama menjadi Anggota DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya.
3. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai :
   • Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
   • Pegawai tidak tetap, Umpamanya masa bakti Dokter selama menjadi pegawai tidak tetap
   • Perangkat Desa;
   • Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
   • Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan.
5. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

Seorang PNS yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum, yang pada saat menerima SK CPNS masa kerjanya belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan maka hal tersebut dapat ditinjau dan disesuaikan lagi dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih detail tentang cara menghitung masa kerja beserta contohnya, silahkan merujuk pada Kepka BKN Nomor 11 Tahun 2002.

Masa Kerja Golongan (MKG)

Masa kerja golongan (MKG) adalah masa kerja PNS pada golongan/ ruang tertentu. MKG ini umumnya digunakan untuk menghitung besaran gaji pokok PNS. Dalam penghitungan MKG, kenaikan golongan ataupun penurunan pangkat/golongan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Dalam PP no. 07 Tahun 1977, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP no. 15 Tahun 2012 tentang Gaji Pokok PNS menyatakan bahwa kita menganut sistim perhitungan masa kerja segaris (pasal 5, 6, 7 dan 8). Artinya dalam daftar gaji pokok PNS tersebut, MKG dalam Golongan I bila ditarik garis lurus ke MKG dalam golongan ruang II akan berkurang 6 (enam) tahun dan MKG dalam Golongan II bila ditarik garis lurus ke MKG dalam golongan ruang III akan berkurang 5 (lima) tahun. Apabila setelah dilakukan pengurangan menjadi minus (kurang dari 0 tahun) maka ditetapkan masa kerja golongan minimal dalam golongan ruang tersebut yaitu: 0 tahun 0 bulan.

Contoh 1:
Teman saya Mr. J sebelum kenaikan pangkat terakhir berada pada golongan II.d, MKG 9 tahun 0 bulan dan gaji pokok Rp. 2.100.400,-. Ketika Mr. J naik pangkat ke golongan III.a, maka MKG-nya setelah diperhitungkan menurut daftar gaji pokok PNS menjadi 4 tahun 0 bulan (berkurang 5 tahun) dengan gaji pokok Rp. 2.189.200,-

Contoh 2:
Saya sebelum kenaikan pangkat terakhir berada pada golongan II.b, MKG 6 tahun 0 bulan dengan gaji pokok Rp. 1.980.300,-. Selanjutnya saya mengikuti tugas belajar dan setelah tamat mendapatkan penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat dalam golongan III.a, maka MKG saya setelah diperhitungkan menurut daftar gaji pokok PNS menjadi 1 tahun 0 bulan (berkurang 5 tahun) dengan gaji pokok Rp. 2.064.100,-. Pada kasus seperti ini, MKG saya berkurang bukan karena dipotong masa selama menjalankan tugas belajar, melainkan karena terjadi kenaikan golongan dari golongan II ke golongan III.

Meskipun MKG berkurang ketika mengalami kenaikan pangkat dari golongan I ke II ataupun dari golongan II ke III, namun tidak mempengaruhi MKS karena MKG ini digunakan hanya sebagai dasar penetapan gaji pokok.

Kapan MKG sama dengan MKS? Yaitu ketika seseorang diangkat CPNS pada golongan III maka MKG sama dengan MKS.

Sumber Bacaan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
7. kopertis12.or.id (2017). Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
8. bkd.cilacapkab.go.id (2017). Peninjauan Masa Kerja
9. wikipns.com (2015). Ketentuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS